Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Serahkan Sertipikat Aset ke Polres Natuna

 

FOTO : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Sugianto Tampubolon, S.H., M.H., secara resmi menyerahkan sertipikat aset kepada Polres Natuna pada Senin, 5 Mei 2025

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Serahkan Sertipikat Aset ke Polres Natuna

Halo #SobATRBPN, dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah serta mendukung kepastian hukum atas aset negara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Sugianto Tampubolon, S.H., M.H., telah melaksanakan penyerahan sertipikat aset kepada Polres Natuna pada hari Senin, 5 Mei 2025.

Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari upaya percepatan program sertipikasi aset instansi, khususnya dalam mendukung legalitas kepemilikan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Adapun aset yang disertipikasi kali ini meliputi lahan Asrama Brimob dan Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob), yang secara strategis memiliki peran penting dalam mendukung operasional keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kantor Pertanahan dan Polres Natuna dalam proses sertipikasi. Harapannya, melalui pensertipikatan ini, aset-aset tersebut dapat tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional dan dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.

Dengan adanya dokumen sertipikat yang sah dan diakui negara, aset tersebut kini memiliki kepastian hukum yang kuat, sekaligus meminimalisir potensi sengketa atau penyalahgunaan di masa mendatang. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan ATR/BPN dalam mendukung tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.

Collapse

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan, program, dan pelayanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi kami di:

https://www.kab-natuna.atrbpn.go.id

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya