Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Gelar Sosialisasi Peralihan Layanan Pertanahan Secara Elektronik Bersama PPAT

Natuna, 14 Juli 2025 — Dalam upaya mendukung transformasi digital di sektor pertanahan serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peralihan Layanan Pertanahan Secara Elektronik bersama para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas di wilayah Kabupaten Natuna.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan prosedur, serta meningkatkan pemahaman para PPAT terhadap sistem layanan elektronik yang tengah diimplementasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Transformasi digital merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Sugianto Tampubolon, S.H., M.H., menyampaikan bahwa digitalisasi layanan bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah reformasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan budaya pelayanan publik. Oleh karena itu, sinergi yang solid antara Kantor Pertanahan dan PPAT menjadi kunci dalam memastikan implementasi peralihan elektronik berjalan optimal di lapangan.

Melalui sosialisasi ini, para PPAT mendapatkan pemaparan mengenai mekanisme layanan pertanahan berbasis elektronik, khususnya terkait proses peralihan hak atas tanah, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penyelesaian layanan secara digital. Ditekankan pula pentingnya integritas, ketelitian data, dan kepatuhan terhadap prosedur agar sistem ini dapat berjalan efektif dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan adanya peralihan layanan ke sistem elektronik, diharapkan proses peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna akan menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalisasi potensi kesalahan administrasi, meningkatkan efisiensi waktu, dan memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan.

Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan layanan pertanahan yang maju dan modern, sejalan dengan prinsip pelayanan yang melayani, profesional, dan terpercaya. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan para mitra kerja.




 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya