KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA IKUTI BRIEFING ASESMEN CALON PPPK TAHUN 2025

Natuna 15 Juni 2025 – Dalam rangka mendukung penguatan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan Briefing pelaksanaan Asesmen bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kegiatan briefing ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam membangun birokrasi yang andal dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Melalui pelaksanaan asesmen ini, kementerian berupaya memastikan bahwa setiap calon PPPK yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen aparatur yang profesional. Dengan pendekatan asesmen yang komprehensif, diharapkan dapat menjaring individu-individu yang mampu menjawab tantangan birokrasi modern dan siap mendukung percepatan transformasi digital serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menyambut baik pelaksanaan briefing ini sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran dalam menyukseskan seleksi CPPPK secara objektif dan transparan. “Kami mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN dalam memastikan bahwa setiap calon aparatur yang direkrut memiliki kapabilitas dan integritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan berorientasi hasil,” ujarnya.

Melalui kegiatan asesmen ini, diharapkan akan terbentuk aparatur sipil negara yang tidak hanya memahami tugas dan fungsinya, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya