Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Dukung Penguatan Data Pembangunan melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat DPMK ITB Tahun 2025

Pada hari Senin (07/07/2025), Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna yang diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Laharring Parenrengi, S.H., menghadiri undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui skema Bottom-up DPMK Tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Pengembangan dan Sosialisasi Website Monitoring dan Evaluasi Indikator Capaian Pembangunan Daerah di Wilayah Terluar, khususnya di Kabupaten Natuna, dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) tahun 2030.

Website yang dikembangkan ini akan menjadi instrumen penting dalam memantau dan mengevaluasi progres pembangunan daerah secara transparan, akuntabel, dan berbasis data. Penguatan sistem monitoring ini diharapkan dapat mendorong koordinasi lintas sektor dan mempercepat pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan data pertanahan sebagai bagian dari pembangunan wilayah.

Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antar instansi dalam mendukung agenda pembangunan nasional di daerah perbatasan dan wilayah terluar. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan layanan pertanahan yang maju dan modern, serta berlandaskan prinsip melayani, profesional, dan terpercaya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya