Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Hadiri Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI di Batam

Batam, 9 Juli 2025 — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Sugianto Tampubolon, S.H., M.H., menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Nurus Sholichin, A.Ptnh., M.M., dan turut dihadiri oleh para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat kerja ini merupakan forum strategis yang mempertemukan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Agenda utama dalam rapat ini mencakup pemaparan Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan secara langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak H. Nusron Wahid.

Selain itu, rapat ini juga membahas pendahuluan pembicaraan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, termasuk penyampaian Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan aktual di bidang pertanahan serta tata ruang.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan pentingnya penyusunan anggaran dan program kerja yang responsif terhadap tantangan pembangunan wilayah, khususnya dalam mendukung legalitas aset, penataan ruang, dan percepatan transformasi layanan digital pertanahan di seluruh Indonesia.

Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen penuh untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi Kantor Pertanahan se-Kepulauan Riau untuk menyampaikan perkembangan dan kebutuhan daerah masing-masing secara langsung kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Dengan sinergi antara DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan program-program strategis nasional di bidang pertanahan dapat terus berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah terluar seperti Kabupaten Natuna.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya