Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Meriahkan Pawai Budaya HUT ke-80 Republik Indonesia


Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna turut ambil bagian dalam perhelatan akbar Pawai Budaya Kabupaten Natuna Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat cinta tanah air, pelestarian budaya, serta implementasi nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

 Pawai Budaya yang digelar tahun ini menjadi agenda yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Natuna. Diikuti oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, komunitas budaya, pelajar, hingga masyarakat umum, acara ini mencerminkan betapa kayanya budaya Indonesia dan kuatnya semangat persatuan di tengah keberagaman.

 Sebagai bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna turut hadir dengan membawa semangat khas ATR/BPN: profesional, melayani, dan mengayomi.

 Keluarga Besar Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menampilkan kekayaan budaya nusantara dengan mengenakan busana adat daerah, mencerminkan komitmen lembaga dalam menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika - berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keikutsertaan ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa ATR/BPN bukan hanya hadir dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan budaya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa.

Melalui momentum ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna ingin menegaskan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia bukanlah perbedaan yang memecah, melainkan kekayaan yang memperkuat.

Dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, mari kita terus kobarkan semangat persatuan dan nasionalisme, demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil, sejahtera, dan maju.

 “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya