Kegiatan Donor Darah dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) / Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025.


Natuna -  Kamis, 25 September 2025, dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) / Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menyelenggarakan kegiatan Donor Darah sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan solidaritas kepada sesama. Kegiatan ini menjadi bagian dari aksi kemanusiaan sekaligus bentuk kontribusi Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan sosial ini terselenggara berkat kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna melalui RSUD. Donor darah tidak hanya bertujuan sebagai kegiatan sosial, tetapi juga untuk memenuhi stok darah yang sangat dibutuhkan bagi pasien yang memerlukan transfusi, baik untuk operasi maupun penanganan penyakit tertentu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pasien yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Natuna.

Donor darah berlangsung di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dan diikuti tidak hanya oleh jajaran pegawai kantor, tetapi juga oleh masyarakat umum yang ingin berpartisipasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen untuk mempererat silaturahmi antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain pelaksanaan di Natuna, kegiatan donor darah juga digelar secara serentak di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, menandai semangat kebersamaan dan solidaritas di tingkat regional. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan HANTARU tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam menumbuhkan kepedulian sosial, membantu sesama, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Melalui kegiatan Donor Darah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam bidang pelayanan pertanahan, tetapi juga dalam aksi nyata yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.




 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya