Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna telah menyelenggarakan acara pengukuhan dan pengambilan sumpah Panitia PTSL


Natuna - Senin (08/09/2025) dalam upaya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Natuna, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna telah menyelenggarakan acara pengukuhan dan pengambilan sumpah bagi seluruh panitia yang terlibat. Acara penting ini dihadiri oleh Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Administrasi dan Satuan Tugas Lapang Partisipasi Masyarakat.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah ini merupakan langkah formal untuk memberikan mandat dan tanggung jawab kepada seluruh panitia. Panitia Ajudikasi akan bertugas dalam menyelesaikan sengketa tanah, Satuan Tugas Fisik akan melakukan pengukuran dan pemetaan tanah, Satuan Tugas Yuridis akan memastikan aspek hukum dari setiap pendaftaran tanah, Satuan Tugas Administrasi akan mengurus segala keperluan administrasi, dan Satuan Tugas Lapang Partisipasi Masyarakat akan menjadi penghubung antara panitia dengan masyarakat.

Dengan dilantiknya seluruh panitia, diharapkan program PTSL di Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran tanah dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Semoga dengan adanya program PTSL, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna dapat semakin meningkat. 

Dengan dilantiknya seluruh panitia, diharapkan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan efektif. Masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran tanah, memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan lahan, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh lapisan masyarakat demi menyukseskan program PTSL sebagai salah satu agenda prioritas nasional di bidang pertanahan.


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya