Rapat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di dalam rangka proses percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Tahun 2025.


Natuna - Dalam rangka mendukung program prioritas nasional di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna akan segera menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cemaga dan Desa Cemaga Selatan. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bapak Nusron Wahid, sekaligus bagian dari target yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Natuna.

Sebagai program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat proses sertifikasi tanah masyarakat secara menyeluruh, terukur, dan transparan. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial melalui peningkatan nilai aset serta akses terhadap permodalan.

Untuk menyukseskan agenda tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menggelar rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ajudikasi PTSL, Bapak Isdhira Maulid Dwiwardhana, S.H.. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya kerja sama, kedisiplinan, serta komitmen dari seluruh anggota tim yang terdiri dari Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas Administrasi, dan Satgas Partisipasi Masyarakat.

Rapat ini juga menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan PTSL tahun 2025 harus dilakukan sesuai ketentuan, berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tim Ajudikasi diharapkan mampu bekerja cepat dan tepat, sehingga target penyelesaian dapat tercapai dan manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat Desa Cemaga dan Cemaga Selatan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Sugianto Tampubolon, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan PTSL sangat bergantung pada dukungan penuh masyarakat, mulai dari kelengkapan dokumen hingga keterlibatan aktif dalam setiap tahapan. “PTSL bukan hanya sekadar sertifikasi tanah, tetapi merupakan upaya menghadirkan kepastian hukum, rasa aman, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Natuna,” ujarnya.

Dengan adanya pengukuhan tim dan pelaksanaan rapat persiapan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan program PTSL.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya