Upacara Pengibaran Bendera dalam Rangka Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 Peringatan ke-65 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).


Natuna - 24 September 2025, Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Sugianto Tampubolon, S.H., M.H., bersama seluruh jajaran pegawai Kantah Natuna melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera. Kegiatan ini diselenggarakan serentak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari peringatan 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Upacara HANTARU bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan kebijakan agraria dan tata ruang di Indonesia. Tema yang diusung pada peringatan tahun ini adalah “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan di bidang agraria dan tata ruang akan bermakna apabila benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Dalam amanatnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menekankan pentingnya menjaga komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait pendaftaran tanah, penataan ruang, serta penyelesaian permasalahan agraria. Beliau menyampaikan bahwa Kantah Natuna harus hadir sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah dan tata ruang yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang harus menjadi pengingat bersama bahwa tugas kita bukan hanya melaksanakan administrasi pertanahan, tetapi juga memastikan kebijakan ini benar-benar menghadirkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna,” ujar beliau dalam arahannya.

Melalui peringatan HANTARU ke-65 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat desa, dan seluruh elemen masyarakat. Harapannya, kerja sama ini dapat mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik, ruang yang lebih tertata, serta mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkokoh kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan.


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya