Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan Apel Rutin Senin Pagi


Natuna (03/11/2025) — Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan Apel Rutin Senin Pagi yang berlangsung dengan khidmat di halaman kantor. Kegiatan apel kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Amir Nugroho, S.ST., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.

Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang efektif, disiplin kerja, serta kerja sama tim dalam setiap pelaksanaan tugas, itu menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Bapak Amir Nugroho juga menyoroti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang berjalan di Kabupaten Natuna. Beliau mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh jajaran dalam memastikan program PTSL berjalan sesuai target dan dapat terselesaikan tepat waktu. Ditekankan pula bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya bergantung pada kecepatan, tetapi juga pada ketelitian, koordinasi antarbidang, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat desa lokasi kegiatan.

Melalui disiplin dan sinergi yang kuat antarpegawai, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna diharapkan dapat terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang Melayani, Profesional, dan terpercaya, sejalan dengan visi ATR/BPN menuju birokrasi yang modern dan berintegritas.

Mari bersama menjaga semangat kerja, memperkuat komunikasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menyukseskan setiap program, termasuk PTSL, demi terwujudnya pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat Natuna.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya