Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Bapak Amir Nugroho, S.ST., M.H., beserta jajaran Sambut Kedatangan KOMISI II DPR RI.


Natuna — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Amir Nugroho, S.ST., M.H., beserta jajaran menyambut kedatangan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan dan peninjauan terkait pengelolaan perbatasan wilayah negara, khususnya di wilayah Kabupaten Natuna yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyambutan berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan sebagai bentuk dukungan serta komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan, penataan ruang, dan penguatan kedaulatan wilayah negara di kawasan perbatasan.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya antara Komisi II DPR RI dan instansi pertanahan, dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan wilayah negara serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Natuna.

Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus mendukung upaya penguatan pengelolaan wilayah perbatasan negara melalui tata kelola pertanahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya