Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan Upacara Memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 Tahun 2025


Natuna — Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan Upacara Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 Tahun 2025 dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai wujud penghormatan terhadap peran dan kontribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembangunan nasional.

Upacara peringatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Amir Nugroho, S.ST., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir dan mengikuti jalannya upacara para Kepala Seksi serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

Peringatan Hari KORPRI ke-54 Tahun 2025 mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”. Tema ini menegaskan pentingnya persatuan dan integritas seluruh ASN dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara, serta memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui momentum peringatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dapat menjadikannya sebagai sumber motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat loyalitas, serta mengedepankan nilai-nilai pengabdian dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Semangat KORPRI diharapkan mampu mendorong ASN untuk terus berinovasi, adaptif terhadap perubahan, dan berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya