Pengumpulan Data Lapangan Pembangunan Pasar Ikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

 


Natuna, 21 Januari 2026 — Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Bangkit Haulian Dongoran, S.SiT., M.H., bersama jajaran Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dalam rangka mendukung rencana pembangunan Pasar Ikan pada kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penataan dan penyiapan aspek pertanahan guna mendukung pembangunan Pasar Ikan SKPT yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berperan aktif dalam memastikan ketersediaan data pertanahan yang akurat, valid, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung kelancaran proses perencanaan, penetapan lokasi, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang strategis bagi masyarakat.

Pembangunan Pasar Ikan SKPT diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperkuat sistem distribusi dan pemasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Natuna. Selain itu, keberadaan fasilitas ini juga diharapkan mampu mendukung pengembangan kawasan kelautan dan perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus mendukung program strategis pemerintah melalui penyediaan layanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait demi terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya