Rapat membahas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang telah habis masa berlaku


 Natuna, 22 Januari 2026 — Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Bapak Bangkit Haulian Dongoran, S.SiT., M.H., bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menghadiri undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Natuna Lantai 2. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Rapat tersebut membahas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang telah habis masa berlakunya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini menjadi penting guna menjamin bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang tetap selaras dengan rencana tata ruang wilayah serta mendukung pembangunan daerah yang terarah dan terencana.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna turut memberikan dukungan dari aspek pertanahan, khususnya terkait data dan informasi pertanahan yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efektif dan bertanggung jawab.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan tercipta keselarasan antara kebijakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang. “Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini. Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons...
Baca selengkapnya

Sosialisasi Permen 2/2026 tentang Kearsipan, Sekjen ATR/BPN: Pengelolaan Arsip Penting bagi Pelayanan Pertanahan

Gambar
  Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026. Dalam Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu (04/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan peran penting tata kelola kearsipan dan kaitannya dengan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.  “Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.  Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mendapatkan hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 74,29 yang masuk ke kategori BB atau Sangat Baik. Dalu Agun...
Baca selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Gambar
  Jakarta - Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026). Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi...
Baca selengkapnya